Rumah Minimalis Type 110 Dijual di Belakang Hotel Swiss Bell-inn Pangkalan Bun

Sebagai anggota sebuah grup jual-beli di Facebook untuk komunitas orang Pangkalan Bun, PBpcoba bantu memasarkan rumah yang dijual oleh pemiliknya atau agen atau siapalah. Yang penting rumahnya dijual.

Bagi yang tertarik untuk membeli, sekedar saran saja: hati-hati sebelum membeli. Periksa dulu status rumahnya, surat-suratnya dan para tetangganya. Hehehe, siapa tahu sebelahan dengan teroris.

Ini kalimat yang ditulis oleh penjualnya:
SIAPA CEPAT DIA DAPAT..djual rumah type 110..kmar 3 dg 2 toilet..dg ruang tengah yg luas dan dlengkapi garasi..lokasi djln natai wijaya area blkg swissbell..hub 085249693077

Semoga lekas terjual ya, selamat bertransaksi..

Baca Selengkapnya

Wajah Indonesia: Longsor, Jalan Trans-Papua Terputus

Jalan Trans - Papua         (Foto:www.detik.com)

Liputan6.com - Jalan Trans-Papua yang menghubungkan Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya terputus akibat longsor yang terjadi pada Rabu malam, 30 Maret 2016.

Jalan yang terputus di sekitar Kali Kabur Distrik Pirime. Akibat longsor, aktivitas warga dua kabupaten yang terletak di pegunungan tengah ini terganggu.
"Kami masih tertahan di Wamena, padahal hari ini harus menghadiri kegiatan di Tiom," kata Naya, salah satu karyawan swasta via telepon, Kamis (31/3/2016)

Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya, Christian Siholait, menyebutkan sampai saat ini masyarakat setempat masih menggunakan cara manual untuk memindahkan material longsor secara manual.
"Kami belum bisa mengerahkan alat berat, karena akses jalan terputus. Kepala Dinas Pekerjaan Umum sudah menuju lokasi longsor," kata dia ketika dihubungi Liputan6.com.

Longsor diakibatkan hujan yang setiap hari mengguyur daerah Wamena dan Tiom. Sebelumnya ruas jalan yang menghubungkan Tiom-Malagai-Malaigeri juga terputus akibat longsor. Pemkab setempat telah membuka jalur Malagai melalui akses ke Kuyawage.

Jalan trans Papua, Tiom-Wamena menghubungkan lima distrik di Kabupaten Lanny Jaya. Sementara Tiom-Malaigeri menghubungkan satu distrik.

"Untuk Tiom-Wamena harus kita antisipasi secepatnya karena menghubungkan lima distrik. Kami lebih mengimbau kepada warga untuk berhati-hati, sebab hampir setiap hari ada ruas jalan yang longsor," tutur dia.

Data dari Pemkab Lanny Jaya menyebutkan sepanjang jalan Trans-Papua Tiom-Wamena terjadi 6 titik longsor. Alat berat harus dikerahkan sekitar 11 kilometer dari Wamena ke lokasi longsor Kali Kabur.

Sumber: www.liputan6.com

Baca Selengkapnya

Terima Kasih, Filipina Akan Bantu Bebaskan WNI yang Disandera Kelompok Abu Sayyaf

Menteri Luar Negri Retno L.P Marsudi bersama Menteri Luar Negeri Belanda Bert Koenders (Reuters/Darren Whiteside)

Liputan6.com - 10 anak buah kapal Anand 12 asal Indonesia dilaporkan masih ditawan oleh pihak yang mengaku dari kelompok radikal, Abu Sayyaf. Sejauh ini kondisi mereka dilaporkan dalam keadaan baik.

Menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, upaya penyelamatan para WNI terus dilakukan secara intensif. Pihak keluarga juga telah diinformasikan terkait hal tersebut.

"Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah lakukan komunikasi dengan pihak keluarga ABK," sebut Menlu Retno di ruang Palapa Kemlu, Kamis (31/3/2016).

Retno menambahkan, upaya pembebasan para WNI memerlukan peran besar dari Filipina. Dia pun berterimakasih karena otoritas Filipina turut bekerja keras dalam proses tersebut.

"Dukungan Pemerintah Filipina sangat krusial bagi upaya yang akan kita lakukan. Indonesia menghargai kerja sama dan dukungan yang baik yang diberikan Pemerintah Filipina sejauh ini," pungkas Retno.

10 WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal itu disandera kelompok teroris Abu Sayyaf saat kapal mereka memasuki perairan Filipina. Ada 2 kapal yang dibajak yakni kapal Brahma 12 dan kapal Anand 12. Keduanya mengangkut batu bara seberat 7.000 ton.

Pembajak meminta tebusan sekitar Rp 14,2 miliar untuk membebaskan seluruh awak kapal.

Sumber: www.liputan6.com

Baca Selengkapnya

Daerah Mana yang Cocok jadi Ibukota Propinsi "Kotawaringin"?

www.haikudeck.com

BADAN Pekerja Pembentukan Provinsi Kotawaringin (BP3K) meyakini dipilihnya kecamatan Hanau kabupaten Seruyan menjadi pusat ibukota Provinsi Kotawaringin, tidak akan mempengaruhi terlebih menyalahi hasil dari tim kajian akademik.

Meskipun, dalam hasil kajian akademik beberapa waktu lalu koordinat yang dinilai tepat untuk menjadi ibu kota provinsi Kotawaringin adalah di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

“Saya yakin ditetapkannya Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan sebagai pusat ibukota Provinsi Kotawaringin tidak menyalahi hasil kajian Akademik.

Karena, dalam klausul penetapannya juga ditambahkan klausul bahwa ibukota provinsi nanti pusatnya di kecamatan Hanau kabupaten Seruyan dengan wilayah meliputi Kecamatan Pangkalan Banteng (Kobar) dan Kecamatan Telawang (Kotim),” jelas Ketua BP3K provinsi, Pangeran Muasjidinsyah.

Artinya, sambung dia, saat ditambahkannya klausul tersebut, tentu tidak menyalahi atau keluar dari substansi hasil kajian akademik, karena sebagian wilayah dari Kobar juga masuk.

Lebih dari itu, Muasjidinsyah juga menilai bahwa dipilihnya Kecamatan Hanau menjadi pusat ibukota Kotawaringin juga berdasarkan kesepakatan semua masyarakat dari lima kabupaten yang diwakili BP3K-nya masing-masing. 

Dengan demikian, katanya, hal ini menjadi kekuatan bersama untuk memberi penjelasan kepada pihak-pihak terkait nantinya, terkait penentuan letak ibukota tidak lagi berpolemik.

“Kalau lima daerah ini telah sepakat (menetapkan Kecamatan Hanau), maka kita tinggal menjelaskannya, termasuk nanti kepada tim ahli yang mengkaji pembentukan provinsi,” sebutnya.

Sekretaris BP3K provinsi, Indrawan Sakti, menambahkan, dia bangga atas kesungguhan dan tekad semua pihak termasuk perwakilan dari BP3K kabupaten dan pemerintah daerah yang akhirnya mencapai kata sepakat untuk menetapkan titik koordinat calon ibukota provinsi.(HN/B-11)

Sumber: www.borneonews.co.id

Baca Selengkapnya

Di Negara Ini Banyak Sipir yang Dipecat. Indonesia Kapan !?

www.tribunnews.com

Belanda bakal menutup lima penjara dalam beberapa tahun kedepan. Sebab, Pemerintah Belanda menilai biaya operasional penjara ini tinggi sementara ribuan sel-nya tidak berpenghuni.

Dilansir dari Quartz, dengan ditutupnya lima penjara ini, maka sekitar 1.900 pegawai penjara akan diberhentikan. Menteri Keamanan dan Keadilan Belanda, Ard van der Steur, penutupan penjara ini disebabkan putusan hukuman hakim saat ini rata-rata hanya untuk waktu singkat. Di mana ini berarti tingkat kejahatan di Belanda tidak terlalu serius.

Tercatat tingkat kejahatan di Belanda tercatat rata-rata turun 0,9 persen tiap tahunnya. Saking sepinya, Belanda justru menyewakan sel penjaranya ke Norwegia. Tahun lalu, Norwegia 'menitipkan' 1000 tahanannya karena penjara di negaranya penuh.

Penutupan penjara bukan kali ini saja dilakukan Belanda. Pada 2009, mereka menutup 8 penjara karena menyusutnya tingkat kejahatan. Belanda kembali menutup 19 penjaranya di 2014 karena alasan yang sama.

Belanda bukan satu-satunya negara yang menutup penjaranya karena tingkat kejahatan rendah. Swedia juga melakukannya di 2013, di mana mereka memutuskan menutup empat penjara karena tingkat kejahatan terjun bebas.

Sumber: www.merdeka.com

Baca Selengkapnya

Masih Berminat jadi TKI ke Malaysia? Coba Renungkan lagi !!!

www.hargabahanbangunan.co

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Yusid Toyib mengakui, tenaga kerja asal Indonesia yang bekerja di sektor konstruksi Malaysia dibayar murah. Alasannya, banyak pekerja konstruksi asal Indonesia tidak memiliki sertifikat.

"Di Malaysia itu kalau seandainya tenaga kerja yang bersertifikat harganya mahal, misalnya si C dibayar 100 persen sesuai Upah Minimum Regional (UMR) sana, tapi kalau tidak bersertifikat alias unskill gajinya 70 persen skill sesuai ketentuan sana," ujar Yusid saat ditemui di Kantornya,Jakarta, Kamis (31/3).

Selain tak memiliki sertifikat, lanjut Yusid, sertifikasi yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Indonesia belum berlaku di Negeri Jiran. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan LPJK Malaysia agar sertifikat yang diterbitkan bisa berlaku.

"Kita sudah koordinasi dengan LPJK nya sana agar sertifikasi yang kita terbitkan bisa berlaku di sana. Jangan hanya nelayan dan TKI yang jadi pembantu saja diperhatikan, yang bekerja di konstruksi juga harus diperhatikan," kata dia.

Selain itu, kata Yusid, apabila sertifikat yang diterbitkan di Indonesia bisa berlaku di Malaysia, maka akan sangat menguntungkan. Sebab, biaya sertifikasi untuk pekerja konstruksi di Malaysia 5 kali lipat lebih mahal dibanding di Indonesia.

"Di sini biaya sertifikasi Rp 1,5 juta di sana Rp 8 juta, jadi memang kita harus ikuti aturannya dan itu kita biayai dari APBN. Dana yang disiapkan lupa tapi total dana kita untuk keseluruhan termasuk administrasi, sertifikasi dan belanja pegawai nilainya Rp 800 miliar," pungkasnya.

Sumber: www.merdeka.com

Baca Selengkapnya