Diduga Stres, Wanita Ini Nekat Telanjang Sambil Mengendarai Motor

Jakarta - Rusmiati alias Dona (28) diamankan polisi karena mengendarai motor tanpa busana menuju Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Polisi menyebut Dona mengaku sempat memakai telekung saat membawa motor.

"Dia juga bilang kemarin memakai telekung (mukena), apa benar menggunakan kan nggak. Tapi tidak bisa dipegang omongannya," ujar Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Suhadi saat dihubungi detikcom, Rabu (18/1/2017).

Namun, menurut Suhadi, pengakuan Dona tidak bisa dijadikan keterangan resmi. Sebab, saat diperiksa, Dona hanya tertawa dan terkadang melamun.

Soal pengakuan Dona memakai telekung, Suhadi menyebut polisi belum menemukan mukena yang dipakai sebelum akhirnya ia menaiki motor tanpa busana.

"Kita juga nggak menemukan telekungnya di mana," sebut Suhadi.

Sejak Selasa (17/1), Dona diserahkan kepada Dinas Sosial setempat untuk dipulihkan kondisinya. Jika kondisinya sudah membaik, Dona akan dipulangkan ke daerah asalnya, Sukabumi, Jawa Barat.

"Setelah diperiksa, dia ini stres berat. Dia ini suka ketawa sendiri, suka melamun, tidak merespons. Sekarang kita serahkan ke dinas sosial untuk dipulihkan kondisinya," imbuh Suhadi.

Sumber: Detik.com

Baca Selengkapnya

Terlalu, Kakek Tua Tega Cabuli Bocah 9 Tahun

Muara Teweh – Seorang kakek bernama Karniansyah alias Teo sangat tidak pantas menjadi panutan.

Di usianya yang sudah senja, kakek berusia 64 tahun ini tega mencabuli seorang bocah yang masih berumur 9 tahun, sebut saja Melati. Padahal bocah itu berniat baik kepadanya.

Berdasarkan penuturan Kasat Reskrim Polres Barito Utara AKP Benito Herliandra, aksi bejat kakek tua renta yang tinggal di Kecamatan Teweh Tengah itu terjadi pada Hari Raya Natal atau 25 Desember 2016.

Borneonews

Saat itu Melati disuruh ibunya mengantar makanan ke rumah kakek Teo yang tingga bersama anaknya.

“Sewaktu Melati mengantarkan makan, di rumah itu hanya terdapat kakek Teo seorang diri. Sedang penghuni lainnya berada di luar rumah. Saat itulah korban mendapat perlakuan tidak senonoh dari tersangka,” ujar Kasat Reskrim mewakili Kapolres AKBP Roy HM Sihombing, Selasa (17/1/2017).

Sumber: Borneonews.co.id

Baca Selengkapnya

Inilah Solusi Mengatasi Kemacetan di DKI Versi Agus Yudhoyono

Foto: Republika

Jakarta - Calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono mempunyai solusi untuk mengurai kemacetan dan polusi di Ibu Kota. Agus akan melakukan sesuatu yang disebutnya pendekatan komprehensif.

"Tentunya pendekatan saya nantinya akan komprehensif. Kalau dijelaskan secara teknis kita ingin semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas moda-moda transportasi yang sudah ada dan kita terus kembangkan," kata Agus di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (13/12/2016).

Agus mengatakan pemerintah daerah dalam hal ini DKI harus dapat menyediakan moda transportasi secara menyeluruh bagi warga Jakarta. Ini agar masyarakat beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi umum.

"Pemerintah daerah harus bisa memfasilitasi warga Jakarta secara menyeluruh dan harus ada insentif positif bagi warga agar tidak menggunakan kendaraan pribadi dan beralih kepada transportasi umum," beber Agus Yudhoyono.

"Ini diharapkan bisa mengurangi kepadatan lalu lintas, polusi udara dan semakin sehat bagi kita semua," imbuhnya.

Selanjutnya Agus berkata dirinya akan mendiskusikan kepada pihak terkait agar disediakan pula fasilitas yang layak bagi pengguna jalan di Jakarta. Salah satunya adalah dengan menyediakan fasilitas bagi pengguna sepeda.

"Kita diskusikan dan ingin sekali menyediakan fasilitas pengguna jalan termasuk pengguna sepeda untuk mengurangi polusi," tandas Agus. 

Sumber: detik.com

Baca Selengkapnya

Pegawai MA yang Cakar Polantas, Harus Diproses Hukum

Foto: Dokumen Korlantas Polri

Jakarta - Dora Natalia telah dilaporkan karena mengamuk dan mencakar polisi ketika akan ditilang. Proses hukum terhadap pegawai Mahkamah Agung (MA) itu harus berjalan.

"Pada prinsipnya pelaku ini kan bertugas di lembaga yudikatif, artinya sangat paham soal hukum. Sebenarnya dia bisa menjadi pelopor dan contoh bagi masyarakat lainnya. Tapi atas kejadian ini, proses hukum harus dilanjutkan. Harapannya dapat menimbulkan efek jera," kata pengamat transportasi dari Indonesia Traffic Watch, Edison Siahaan, ketika dihubungi, Selasa (13/12/2016) malam.

Edison menambahkan, hukuman perlu dijatuhkan kepada Dora meskipun menjabat sebagai petugas eselon IV di MA. Menurutnya, tidak boleh ada orang yang kebal hukum karena dapat menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum.

"Tidak ada cerita kebal hukum. Saya sudah bilang Kapolda untuk diproses hukum. Beliau nyatakan sudah siap. Sebab jika tidak diproses, ini dapat menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum. Imbasnya terhadap petugas yang ada di lapangan, karena tindakan melawan petugas ini bisa ditiru oleh masyarakat lainnya," tutur Edison.

Menurut Edison, tindakan yang dilakukan oleh Dora adalah puncak kejenuhan dari masyarakat atas kondisi kemacetan di Jakarta. Kemacetan yang selalu ditemui setiap hari mencapai titik jenuh hingga akhirnya meledak dengan tindakan menyerang petugas.

"Hati-hati, persoalan lalu lintas ini dapat menjadi pemicu konflik. Karena kecemasan yang secara terus menerus dapat meledak. Untung polisinya tidak terpancing. Itu sudah satu contoh bahwa kekerasan tak harus dijawab dengan kekerasan. Sudah betul dia melaporkan," ujar Edison.

Ia berpendapat kemacetan yang terjadi harus secepatnya diselesaikan oleh pemerintah. Penyelesaian ini dapat dilakukan dengan membenahi sistem sekaligus membangun kesadaran dari para pengguna jalan. Sehingga tujuan menciptakan kondisi jalan yang mengutamakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (kamseltibcar) dapat diwujudkan.

"Peristiwa ini menjadi catatan bagi pemerintah untuk menekan kemacetan. Tujuan pemda menciptakan kondisi lalu lintas dengan prinsip kamseltibcar jangan sepotong-sepotong. Kalau bicara soal lalu lintas harus dari hulu sampai hilir. Hulu itu program dan sistem lalu lintas. Tapi juga harus ada peran serta masyarakat dan penyedia lalu lintas," ujar Edison.

"Seperti misalnya kita berada di Singapura, di sana masyarakatnya tertib. Dan ketika kita di sana, kita akan mengikuti ketertiban itu. Ketertiban lalu lintas dapat dibangun lewat kesadaran masyarakat. Hal ini dapat dimulai ketika pembuatan SIM. Karena SIM adalah legitimasi dari pemerintah kepada pengguna jalan karena dianggap sudah punya kompetensi dan kesadaran untuk tertib lalu lintas," imbuhnya. 

Sumber: detik.com

Baca Selengkapnya

Perhatian: Ini Larangan Sepanjang Aksi Super Damai 2 Desember

Foto: Grandyos Zafna

Jakarta - Aksi 2 Desember 2016 akan digelar di Monas super damai dan bernilai ibadah. Para peserta diimbau menaati peraturan yang berlaku.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Polri dan MUI telah sepakat aksi itu diselenggarakan di depan Tugu Monas sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. 

Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta elemen masyarakat ataupun buruh menunda rencana demonstrasi pada 2 Desember. "Fokusnya adalah di Monas, kemudian juga disampaikan oleh kesepakatan kita, kegiatan aksi-aksi lain di luar aksi mengenai Bela Islam III ini kita harapkan aksi-aksi di luar itu sebaiknya ditunda dulu, ditunda hari lain," kata Kapolri.

Para peserta aksi akan menggelar sajadah dan salat Jumat bersama. Aksi ini diisi tausiyah yang menyejukkan dari ulama-ulama. Seluruh peserta dilarang membawa senjata tajam dan bambu runcing. 
Berikut 3 larangan itu:

1. Jangan ganggu kesucian ibadah

Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta elemen masyarakat ataupun buruh menunda rencana demonstrasi pada 2 Desember. Kapolri khawatir demonstrasi bisa mengganggu jalannya aksi Bela Islam III pada 2 Desember di Monas.

"Fokusnya adalah di Monas, kemudian juga disampaikan oleh kesepakatan kita, kegiatan aksi-aksi lain di luar aksi mengenai Bela Islam III ini kita harapkan aksi-aksi di luar itu sebaiknya ditunda dulu, ditunda hari lain," kata Tito dalam jumpa pers bersama di Kantor MUI, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).

Tito menuturkan aksi Bela Islam III yang digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI diisi dengan kegiatan ibadah. Karena itu untuk menjaga kekhusyukan, Tito berharap agenda unjuk rasa tidak dilakukan pada hari yang sama pada 2 Desember.

"Jangan sampai mengganggu kesucian acara ini, karena ini memang ibadah, termasuk ada rencana kegiatan aksi buruh misalnya. Jangan sampai di sini sedang berzikir di satunya teriak-teriak enggak akan cocok itu, akan mengganggu kesucian, sekali lagi kesucian ibadahnya," imbuhnya.

2. Dilarang membawa senjata tajam

Ketua Pembina GNPF-MUI KH Muhammad Rizieq Shihab menegaskan bahwa aksi 'Bela Islam Jilid III' yang akan digelar di Monas, 2 Desember adalah aksi super damai. 

"Jadi damai di sini yang kami maksudkan adalah mekanisme penyampaian unjuk rasa yaitu harus terhormat, bermartabat, bernilai ibadah, sehingga menjadi satu aksi yang yang super damai," tegas Rizieq di kantor MUI, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).

Untuk itu, seluruh warga yang akan ikut aksi dilarang membawa senjata tajam. "Kepada seluruh umat, jangan membawa senjata tajam, bambu runcing dan lain-lainnya. Indonesia bukan negara perang, Indonesia negara aman," kata Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir dalam jumpa pers di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).

Nasir meminta kepada jemaah untuk membawa dan menyiapkan sajadah, air mineral atau pun makanan seperti kurma. Sebab aksi 2 Desember akan diisi berbagai kegiatan keagamaan seperti tausiyah, doa, zikir bersama dan salat Jumat.

"Yang tidak bisa berangkat ke Jakarta, zikir bersama-sama di masjid masing-masing," ujarnya.

3. Tidak ada orasi

Aksi tersebut akan diisi kegiatan zikir dan tausiah dari pukul 08.00 WIB sampai selesai salat Jumat.

"Kami akan berzikir dan berdoa, Kami harap para umat mendengarkan tausiah yang akan disampaikan para ulama," imbuh Rizieq.

Rizieq juga mengatakan aksi tersebut tidak diisi orasi bak unjuk rasa maupun longmarch.

"GNPF MUI dan Polri sepakat Aksi Bela Islam III tetap akan digelar pada 2 Desember 2016 dalam bentuk aksi unjuk rasa super damai berupa aksi ibadah gelar sajadah untuk salat Jumat," kata Rizieq di Gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).

Sumber: detik.com

Baca Selengkapnya

Jumat Pagi 25 November, Tak Ada Pemberitahuan Demo di Depan DPR Hari Ini

Foto: Mei Amelia Rahmat/detikcom

Jakarta - Rencana aksi demonstrasi 25 November di dekat Kompleks Parlemen (DPR, MPR, DPD) telah santer terdengar. Namun pihak kepolisian belum menerima pemberitahuan hinga pagi hari ini.

"Tida ada (pemberitahuan demo di depan DPR)," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiyono, kepada detikcom, Jumat (25/11/2016) pagi.

Awi kemudian memaparkan 15 rencana kegiatan yang akan digelar di Jakarta Raya. Di antar 15 kegiatan itu, tak ada rencana kegiatan unjuk rasa di depan Gedung Parlemen. Meski begitu, personel kepolisian tetap dikerahkan untuk berjaga-jaga.

"Personel stand by (siaga)," kata Awi.

Pihak kepolisian menyiagakan 27 ribu personel, namun Awi enggan merinci penempatan para personel itu. Yang jelas, bila ada demonstrasi maka personel kepolisian akan mengedepankan sikap persuasif dalam mengamankan situasi.

Dari 15 Rencana kegiatan yang akan diselenggarakan di Jakarta dan sekitarnya, hari ini, 25 November 2016, ada 10 yang berwujud unjuk rasa atau setidaknya aksi damai dan pawai massa. 

Misalnya, unjuk rasa di Kedutaan Besar Myanmar, unjuk rasa di depan Istana Negara, Kantor Kementerian Perhubungan, Kantor KPK, depan Gedung Baharkam Mabes Polri, unjuk rasa di pinggir luar Jalan Tol JORR TMII Cikunir, unjuk rasa di Gereja Santa Clara Bekasi, aksi damai di DPRD Bekasi, unjuk rasa di Kedubes RRT, unjuk rasa di PT Damco Cilincing, unjuk rasa di PT Ikapharmindo PUtramas Cakung, hingga ada aksi pawai di kawasan industri Jakarta Utara dan Jakarta Barat.

Sumber: detik.com

Baca Selengkapnya

Wow, wow.. Petani Karet Kembali Bergairah, Harga Getah Tembus Rp 11.000 Per Kilogram

Foto: antaranews.com

MARTAPURA – Harga getah karet di Kabupaten OKU Timur mengalami kenaikan cukup signifikan sejak dua minggu terakhir menjadi Rp 11 Ribu per kilogram.

Namun kenaikan harga tersebut tentu saja tidak bisa dinikmati seluruh petani mengingat sejumlah petani sudah mengalihfungsikan dan menebang habis lahan karet mereka dan diganti dengan tanaman ubi ataupun jagung.

 “Harga karet bulanan saat ini mencapai Rp. 11 Ribu per kilogram dari sebelumnya hanya Rp. 8 Ribu per kilogram. Untuk tata niaga penjualan karet dilakukan dengan lelang sehingga petani akan menjual karet kepada peserta lelang yang memberikan penawaran tertinggi,” kata salah satu pengusaha karet untung Harmono ketika diwawancarai Rabu (23/11).

Menurut Untung, petani berharap agar harga karet terus membaik sehingga petani karet lebih diuntungkan karena bisa menunjang perbaikan ekonomi masyarakat.

Untung memprediksi harga karet akan kembali mengalami kenaikan hingga level Rp. 13 Ribu per kilogram.

“Analisisnya jika harga karet tidak kunjung membaik, maka kemungkinan negara akan mengalami kerugian karena lahan semakin sedikit mengingat banyak masyarakat melakukan alihfungsi lahan menjadi kebun ubi racun dan jagung karena harga karet murah sedangkan harga ubi racun cukup tinggi,” katanya.

Sedangkan petani karet lainnya Heriyanto menanmbahkan harga karet dengan sistim tender saat ini mencapai hingga Rp. 15 Ribu per kilogram yang sebelumnya hanya Rp. 9.700 per kilogram. Hasil perkebunan karet petani saat ini mengalami penurunan karena banyak petani yang melakukan alihfungsi lahan.

“Dalam satu Hektare (Ha) kebun karet saat ini bisa menghasilkan 250 hingga 300 kilogram. Jumlah tersebut menurun karena petani tidak melakukan pemupukan sejak beberapa tahun lalu yang disebabkan oleh anjloknya harga karet,” katanya. 

Sumber: palembang.tribunnews.com

Baca Selengkapnya

Inilah Postingan Status Buni Yani yang Menyeretnya Jadi Tersangka

Foto: Mei Amelia-detikcom

Jakarta - Polda Metro Jaya menetapkan Buni Yani sebagai tersangka dalam dugaan kasus SARA setelah mengunggah video pernyataan Basuki T Purnama (Ahok) dengan menyertakan status yang dinilai dapat menimbulkan rasa kebencian. Apa statusnya itu?

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Awi Setiyono menegaskan, perbuatan pidana Buni ini bukan karena mengunggah video Ahok.

"Tapi perbuatan pidana itu menuliskan 3 paragraf kalimat di akun facebooknya itu," terang Awi dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

"Pertama title atasnya 'Penistaan Terhadap Agama?' Kemudian kedua "bapak ibu (pemilih muslim)--itu tidak ada kata-kata itu dalam video--kemudian titik titik dibohongi Surat Al Maidah 51 (dan) "masuk neraka (juga bapak ibu)"--dilanjutkan dibodohi". Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dari video ini," terang Awi sambil membacakan postingan Buni tersebut.

Awi menerangkan, berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan ahli, tulisan Buni ini memenuhi unsur perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pasal tersebut menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama dan antargolongan (SARA).

Ancaman hukuman pidana tersebut maksimal 6 tahun penjara dan atau denda maksimal Rp 1 miliar.

"Berdasarkan keterangan ahli, meyakinkan penyidik di sanalah yang bersangkutan melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE," tegas Awi.

Sumber: detik.com

Baca Selengkapnya

Tim Pengacara Memprotes Penetapan Buni Yani Sebagai Tersangka

Foto: Lamhot Aritonang

Jakarta - Tim pengacara memprotes penetapan Buni Yani sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran SARA. Penetapan Buni Yani menjadi tersangka dinilai tidak adil.

"Sebelum Buni Yani, tanggal 5 Oktober itu banyak yang memposting dan menambahkan dengan kata-kata yang lebih parah. Pak Buni Yani tanggal 6, tapi kenapa Buni Yani? Ini tidak fair," ujar Aldwin Rahadian selaku pengacara Buni kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, pada Rabu, 23 November 2016 malam.

Aldwin mengatakan kliennya bukan orang yang pertama kali mengunggah video Ahok. Sebelum Buni Yani, sejumlah akun Facebook mengunggahnya terlebih dahulu dengan menambahkan kata-kata yang provokatif pada caption-nya.

"Kenapa ini viral, karena akun Buni Yani di-screenshot ulang dan diberikan kata-kata diperkeruh begitu," imbuh Aldwin.

Sementara Aldwin memprotes penetapan tersangka kliennya. Padahal, menurutnya, selama ini Buni Yani bersikap kooperatif.

"Dipanggil dia datang, terus baru pemeriksaan sekali lalu ditetapkan sebagai tersangka dan diterbitkan surat perintah penangkapan. Lonceng keadilan sudah mati," tandas Aldwin.

Setelah dilakukan pemeriksaan pada Selasa (23/11) kemarin, Buni Yani ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Sumber: detik.com

Baca Selengkapnya

Menjadi Tersangka, Buni Yani: Saya Ditangkap, Ditahan di Polda Metro Jaya

Foto: Agung Pambudhy

Jakarta - Buni Yani kaget dengan penetapan dirinya sebagai tersangka penyebaran penghasutan SARA melalui akun Facebook. Buni hingga siang ini masih berada di Mapolda Metro Jaya setelah penyidik memutuskan langsung memeriksanya sebagai tersangka. 

Melalui akun Facebook, Buni Yani bersuara. Dia minta dukungan terkait proses hukum yang harus dijalaninya.

"Bismillah. Minta dukungan kawan2 dan semua umat Islam. Saya ditangkap, tak bisa pulang ditahan di Reskrimsus Polda Metro Jaya," kata Buni Yani dalam status yang dibuat.

Status ini dibuat setelah Polda Metro Jaya menggelar jumpa pers mengenai penetapan tersangka, Rabu (23/11/2016) malam. Status Buni Yani dikomentari hampir 100 orang. 

Pengacara Buni Yani, Aldwin Rahadian sebelumnya menyatakan protes penetapan status tersangka kliennya dalam perkara penghasutan SARA. Proses hukum disebut tidak fair.

Menurut Aldwin, penyidik tiba-tiba menyodorkan surat penangkapan saat pemeriksaan Buni Yani sebagai saksi belum rampung. Surat ini diprotes lantaran Buni dipanggil sebagai saksi dan selalu bersikap kooperatif.

Penyidik menjerat Buni dengan Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dia menjadi tersangka karena caption dari video sambutan Ahok di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

"Dengan bukti permulaan cukup yang bersangkutan saudara BY kita naikkan statusnya sebagai tersangka. Bahwasanya yang bersangkutan dengan tuduhan persangkaan oleh pelapor terkait pencemaran nama baik dan penghasutan SARA, yang dapat kita penuhi terkait dengan unsur-unsur perbuatan pidana yaitu terkait dengan penghasutan yang berbau SARA," terang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono.

Awi mengatakan keputusan penahanan Buni Yani akan ditentukan pada malam ini. Penahanan merupakan hak prerogatif penyidik berdasarkan alasan subyektif dan alasan obyektif. 

"Malam ini langsung kita periksa sebagai tersangka dan untuk kepastiannya besok (Kamis) pukul 20.00 WIN ditahan atau tidaknya," ujarnya.

Sumber: detik.com

Baca Selengkapnya

Presiden Venezuela Menari Salsa Untuk Menghibur Rakyatnya yang Kelaparan

Miraflores Palace/Handout via REUTERS

Caracas - Rakyat Venezuela sedang kekurangan pangan, obat dan juga kesabaran. Presiden mereka, Presiden Nicolas Maduro, melakukan hal yang dimaksudkan untuk menghibur rakyatnya, yakni dengan menari salsa. 

Tersenyum di balik kumis hitamnya, Presiden Maduro yang berbadan tegap ini menggoyangkan pinggul dan bergerak memutar bersama istrinya, Cilia Flores, di depan sorotan kamera. Maduro menari salsa dalam tayangan televisi setempat, baru-baru ini. 

"Orang-orang bilang saya tergila-gila menari salsa," ucap Presiden Maduro dalam siaran televisi setempat, seperti dilansir AFP, Kamis (24/11/2016).

"Angkat tangan semuanya yang menari salsa! Akui saja, kita semua gila!" imbuhnya.

Dengan kelaparan dan tindak kriminal merajalela di Venezuela, hal ini menjadi strategi terbaru Presiden Maduro untuk merebut hati dan pikiran rakyat. Terlebih sebagian besar rakyat Venezuela dan oposisi menginginkan Presiden Maduro untuk lengser. 

Pada Rabu (23/11) waktu setempat, Presiden Maduro merayakan ulang tahun ke-54 dengan melakukan tarian salsa gaya tradisional, yang diiringi orkestra salsa El Gran Combo de Puerto Rico. Acara itu disiarkan langsung oleh televisi Venezuela. "Sungguh kejutan yang menyenangkan!" ucap Presiden Maduro sebelum mengajak istrinya berdansa salsa. 

Presiden Maduro yang mantan sopir bus ini, memang kerap bernyanyi dan menari semasa kampanye. Namun perilaku Presiden Maduro akhir-akhir ini tidak disukai oleh rakyatnya. "Dia (Maduro) konyol. Itu sangat menyinggung. Dia menertawai rakyatnya," sebut Euro Bermudez (62) yang baru saja mengambil uang pensiunnya di salah satu bank di Caracas.

"Daripada menghabiskan uang untuk program televisi, dia seharusnya memberikan kita obat-obatan," imbuhnya.

Tapi bagi warga Venezuela lainnya, Orlando Zavarias (49), yang berprofesi sebagai sopir truk, tarian Presiden Maduro perlu untuk melanjutkan revolusi sosialis. "Sedikit demi sedikit, dia menjangkau ke setiap warga Venezuela untuk menyampaikan pesannya," sebutnya 

Pakar psikologi sosial Ricardo Sucre menyebut Maduro berusaha memanfaatkan salsa untuk menjangkau warga Venezuela yang kini tidak menyukainya. "Dia ingin menunjukkan dirinya yang percaya diri dan relaks, meskipun pemerintahannya akan jatuh," sebut Sucre.

Di tengah desakan untuk mengadili Maduro, terkait tudingan penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam pemerintahannya, Maduro malah meluncurkan acara radio terbaru berjudul 'Salsa Hour' akhir bulan lalu. Maduro juga memiliki program televisi sendiri berjudul 'In Touch With Maduro' yang menampilkan band salsa secara langsung. Maduro terlihat mengikuti tradisi mendiang Hugo Chavez, namun Sucre menyebut, karisma Maduro kalah jauh dari Chavez.

Sumber: detik.com

Baca Selengkapnya

Kabareskrim Jelaskan Alasan Kasus Habib Rizieq Dilimpahkan ke Polda Jabar

Foto: Ari Saputra

Jakarta - Berkas pelaporan dugaan penghinaan Pancasila oleh Habib Rizieq Shihab dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan, pelimpahan itu karena locus delicti kejadiannya di wilayah Jabar. 

"Ya kan itu hanya kecil-kecil saja. Hanya masalah kita anggap Polsek, Polres bisa. Jadi Habib Rizieq locusnya dalam video di belakangnya ada Gedung Sate, kita limpahkan ke Jabar," kata Ari di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Sekatan, Rabu (23/11/2016).

Ari mengibaratkan seperti kasus orasi aktivis Sri Bintang yang bermuatan makar. Orasi itu bertempat di bawah kolong fly over Kalijodo, Jakarta Barat. 

"Polsek dan Polres bisa dan mampu itu (menangani)," imbuh dia.

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu dilaporkan oleh Ketum PNI Sukmawati Soekarnoputri pada 27 Oktober 2016 lalu ke Bareskrim Polri. Habib Rizieq dianggap melakukan penodaan atas Pancasila. Dasar laporan tersebut berupa video dari media sosial.

Di dalamnya, Habib Rizieq melontarkan kalimat jika 'Pancasila Sukarno Ketuhanan ada di pantat, sedangkan Pancasila Piagam Jakarta Ketuhanan ada di kepala'.

Juru bicara FPI, Munarman, menilai pelaporan itu merupakan bentuk pengalihan isu. "Secara teknis hukum itu laporan tidak bisa memenuhi unsur pidana. Karena pasal-pasal yang dijadikan laporan itu tidak sesuai untuk peristiwa yang dilaporkan," kata Munarman, Kamis (27/10). 

Sumber: detik.com

Baca Selengkapnya

Panglima TNI: Broadcast yang Beredar Habib Rizieq Dianiaya Kostrad, Itu Hoax

Foto: Hasan Al Habshy

Bandung, - Isu-isu tak jelas kerap bermunculan melalui media sosial maupun pesan berantai. Semalam muncul broadcast menyebutkan Habib Rizieq dianiaya prajurit Kostrad. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sampai angkat bicara, memastikan kabar itu tak benar.

"Tadi malam saya mendapat WA (pesan WhatsApp) bahwa Habib Rizieq dianiaya Kostrad. Setelah dicek ternyata enggak ada kejadian itu," kata Gatot saat menjadi pembicara dalam seminar bertajuk 'Peningkatan Ketahanan Bangsa Untuk Menjaga Keutuhan NKRI' di Grha Sanusi Hardjadinata, kampus Unpad, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Rabu (23/11/2016).

Di hadapan ratusan mahasiswa Unpad, Gatot memastikan kabar Habib Rizieq menjadi korban penganiayaan oknum TNI Kostrad di Jalan Petamburan, Jakarta Pusat, itu bohong belaka. Kepastian info hoax tersebut berdasarkan pengecekan langsung bagian intelijen atas titah Gatot.

"Itu (Habib Rizieq dianiaya Kostrad) hoax," ucap Gatot tegas.

Tadi pagi, pihak Dispen AD melalui akun facebook resmi juga telah mengklarifikasi kabar tak jelas tersebut.

"Selamat pagi. Berita tentang pemukulan Ketua FPI Habib Rizieq yang dilakukan anggota Kostrad di Jl. Petamburan III no 17 Tanah Abang adalah TIDAK BENAR alias HOAX. Mari kita pintar memilih dan memilah informasi, sehingga tidak mudah diadu domba," demikian pernyataan dari Dispen AD.

Sedangkan Habib Rizieq juga dipastikan dalam kondisi sehat. Rizieq pagi ini memenuhi panggilan Bareskrim sebagai ahli dalam kasus dugaan penistaan agama untuk tersangka Ahok.

Sumber: detik.com

Baca Selengkapnya

PAN: Kita Ingin Situasi Politik Sejuk

Foto: Nathania Riris Michico/detikcom

Jakarta - Hari ini Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan akan mengunjungi Ketum Golkar Setya Novanto di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Menurut Sekjen PAN, Eddy Suparno, pertemuan tersebut hanya silaturahmi politik biasa antar Ketum partai.

"Ini silaturahmi politik saja. Sama seperti yang kita lakukan dengan Bu Mega (Megawati Soekarnoputri, Ketum PDIP)," kata Eddy kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Silaturahmi, kata Eddy, dilakukan untuk menunjukkan bahwa parpol-parpol tetap kompak dalam menjaga kondisi negara agar tetap sejuk. Dirinya berharap, kesejukan yang ditunjukkan oleh para petinggi parpol bisa menular kepada masyarakat.

"Kita menghendaki situasi politik yang sejuk. Dan parpol pada intinya meminta mempertahankan situasi sejuk ini. Parpol kan representasi dari warga juga. Kita tunjukan ke konstituen bahwa kita damai dan rukun," ujarnya.

Eddy menolak anggapan bahwa pertemuan antara Zulkifli dan Novanto karena adanya isu evaluasi oleh presiden. Menurutnya, isu tersebut dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak paham komunikasi politik.

"Itu yang menghembuskan isu adalah pihak yang tidak paham komunikasi politik antar parpol dan antara parpol dengan pemerintah. Sesungguhnya menurut kami yang sudah mendukung pemerintah, kita solid," tegas Eddy.

"Terkait masalah adanya evaluasi, domain itu tidak di pengamat tapi di presiden. Jadi biarkan presiden yang melaksanakan evaluasi itu," lanjutnya. 

Sumber: detik.com

Baca Selengkapnya

KPU DKI: Pasangan Calon yang Mundur dari Pilgub Terancam Dipidana

Jakarta - Ketua KPU DKI Sumarno menegaskan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur tidak bisa mundur setelah ditetapkan sebagai calon. Jika mundur tanpa alasan kuat, mereka bisa dipidana. 

"Dalam pasal 191 UU 8 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, itu disebutkan kalau ada calon yang mengundurkan diri dengan sengaja tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan, maka dia diancam pidana paling rendah 24 bulan, paling lama 60 bulan, dengan denda paling rendah 25 miliar, paling tinggi 50 miliar. Jadi tinggi sekali," kata ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno kepada wartawan di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/11/2016).

Terkait proses hukum dugaan penistaan agama oleh Ahok, Sumarno mengimbau setiap pihak untuk membiarkan proses itu berjalan. Biarkan pasangan calon tetap melaksanakan proses Pilkada.

"Oleh karena itu memang tidak perlu mendesak mundur, biarlah proses ini (Pilkada) terus berjalan, toh proses hukum kan sedang berjalan, kita ikuti saja proses hukumnya seperti apa, saya kira kita perlu menghormati nanti hasilnya seperti apa," kata Sumarno.

Ahok gugur sebagai calon gubernur jika statusnya terpidana berkekuatan hukum tetap dengan ancaman di atas lima tahun. Setelah itu, baru partai mengajukan calon penggantinya.

"Parpol pengusung boleh mengusulkan penggantinya paling lama 30 hari sebelum pemungutan suara, jadi pemungutan suara kan 15 Februari, jadi maksimal pengusulan calon Pengganti 15 januari, lebih dari itu gak bisa," kata Sumarno

Sumber: detik.com

Baca Selengkapnya

Untuk Semua Sekolah Pemerintah: Sekolah Dilarang Lakukan Pungutan Liar

Ilustrasi : (Foto: Dok. Okezone)

PONTIANAK – Anggota Komisi A DPRD Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar, mengatakan saat ini pihak sekolah mulai tingkat SD hingga SMA/sederajat negeri di kota itu tidak boleh lagi memungut iuran atau biaya kepada siswa dalam bentuk apa pun.

"Karena sejak beberapa tahun, Pemkot Pontianak sudah melakukan program pendidikan sekolah gratis mulai SD hingga SMA/sederajat negeri di kota itu," kata Herman Hofi Munawar di Pontianak, Senin (21/11/2016).

Ia menjelaskan, pihaknya masih menemukan sekolah negeri melalui komite sekolah yang melakukan punggutan iuran setiap bulan khusus bagi anak asal luar Kota Pontianak. "Padahal dengan program sekolah gratis harusnya tidak ada lagi iuran, meskipun iuran tersebut untuk anak atau siswa dari luar yang melanjutkan pendidikannya di lingkungan Kota Pontianak," ungkapnya.

Herman juga mengatakan, pungutan SPP sudah tidak boleh lagi, bahkan saat ini ada BOS (bantuan operasional sekolah) untuk buku. Buku-buku ditanggung oleh pemerintah walaupun semuanya belum mencukupi.

Terkait dana BOS yang dihitung per siswa, dimaksudkan untuk mempermudah anak-anak di seluruh Indonesia khususnya di Kota Pontianak untuk mendapatkan pendidikan, sehingga tidak ada alasan untuk tidak bersekolah minimal hingga tingkat SMA/sederajat.

"Hanya masalahnya manajemennya yang perlu dievaluasi kembali agar efisien dan efektif. Dan yang paling penting dapat dioptimalkan untuk kepentingan anak dari keluarga kurang mampu, baik di lingkungan Kota Pontianak maupun sekitarnya," jelas Herman.

Sehingga, program pendidikan gratis di Kota Pontianak harusnya semua siswa mendapatkan bantuan pendidikan tersebut, termasuk pelajar atau siswa dari luar kota.

Ia menambahkan, terjadinya pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah itu disebabkan adanya persoalan ketika dana DAK yang di kucurkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan jumlah siswa di sekolah yang telah diajukan oleh Pemkot Pontianak.

"Sehingga begitu anak di sekolah yang bersangkutan berasal dari luar kota, maka akan menambah kuota yang di tentukan oleh pemerintah pusat," terangnya.

Sehinggga di situlah masalahnya, dalam menutupi hal tersebut, siswa atau pelajar dari luar Kota Pontianak, diminta untuk partisipasi karena tidak teranggarkan.

"Tapi yang pasti semua anak sekolah tidak boleh ada punggutan apa pun, termasuk uang bangku atau uang lain-lainnya, dan termasuk iuran yang mengatasnamakan komite sekolah, kalau masih ada maka bisa dikatakan sebagai punggutan liar," ujarnya.

Ia mengimbau kepada pihak orangtua agar melaporkan kepada instansi terkait, kalau masih ada iuran atau pungutan dalam bentuk apa pun untuk tingkat pendidikan SD hingga SMA/sederajat negeri yang ada di Kota Pontianak agar bisa ditindak tegas. 

Sumber: okezone.com

Baca Selengkapnya

Mabes Polri: Kata Siapa Rencana Makar itu Hanya Isu?

Ilustrasi: Republika.co.id

JAKARTA- Juru bicara Mabes Polri Kombes Rikwanto menegaskan bahwa adanya indikasi makar dalam demonstrasi 25 Desember bukan isapan jempol belaka.

Menurutnya, pernyataan yang disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian berdasarkan informasi intelijen yang akurat.

"Yang disampaikan Bapak Kapolri tentang indikasi adanya upaya makar dalam demo, tentunya ada informasi yang masuk. Sudah dikaji, sudah didalami, tentunya pernyataan itu dikeluarkan dari hasil kajian mendalam," kata Rikwanto di depan Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (22/11).

Menurut dia, isu makar yang diembuskan Kapolri Tito bukan bersifat tuduhan semata.

Dia menampik, ada upaya agitasi dalam isu makar tersebut.

"Tentunya ini informasi yang masuk sudah dikaji sampai pak Kapolri menyampaikan indikasi makar di situ," imbuh dia.

Namun demikian, saat ditanya alasan Kapolri Tito tidak melakukan tindakan terhadap kelompok yang berencana berbuat makar itu, Rikwanto mengaku, Polri tengah mendalami informasi tersebut.

Perwira melati tiga yang akan menjabat sebagai Karopenmas Divisi Humas Polri ini menjelaskan, pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti.

"Itu masalah teknis. Proses apakah kemudian akan ditangkap, akan dipanggil kemudian ada yang dilaporkan itu proses berjalan saja," tegas Rikwanto. 

(Sumber: jpnn.com)

Baca Selengkapnya

Demi Supaya Ahok Menang, Seorang Nenek Rela Lakukan Ini

TEMPO/Larissa

Jakarta - Usia perempuan itu sudah 65 tahun. Jalannya tertatih-tatih. Dia datang ke Rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat untuk memberi dukungan kepada  Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, calon inkuben dalam Pilkada DKI 2017.

"Saya solat 24 rakaat setiap hari untuk mendoakan Pak Ahok jadi Gubernur DKI Jakarta kembali,” kata perempuan yang mengaku bernam Nurul itu, Senin, 21 November 2016. “Bahkan, saya sudah 118 hari berpuasa sampai hari ini."

Nurul mengaku tinggal di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ia menolak menyebut nama lengkapnya. Bahkan ia sempat menolak ketika diwawancarai oleh awak media. "Ibu enggak mau terkenal," katanya.

Di atas panggung di Rumah Lembang, Nurul mengatakan, kasus hukum yang menjerat Ahok adalah ulah orang-orang tertentu yang tidak menyukai calon inkumben itu. Sebab dia yakin ucapan Ahok tentang Surat  Al Maidah bukan bentuk penistaan agama. “Untuk kelancaran langkah Ahok,  Saya puasa sampai 15 Februari, baru istirahat," kata Nurul.

Nurul mengatakan Jakarta membutuhkan pemimpin yang berani seperti Ahok. Meskipun sekarang Ahok terjerat kasus, ia yakin Ahok akan terpilih kembali menjadi gubernur. Apalagi dia menilai, polisi menetapkan Ahok sebagai tersangka karena ada tekanan dari pihak-pihak tertentu.

Nurul pun menganalogikan Ahok seperti Nabi Yusuf. "Dari pada bakar lumbung padi lebih baik tangkap tikusnya. Itu yang kita takuti dia ditahan. Tapi kalau dia ditahan, dia seperti Nabi Yusuf. Dia akan keluar jadi wakil presiden, kalian tahu gak," kata Nurul.

Sumber: tempo.co

Baca Selengkapnya

Wow, Pembuat Sabu di Simo Gunung Belajar dari Internet

Foto: Imam Wahyudiyanta

Surabaya - Sebuah pabrik sabu digerebek polisi. Empat tersangka diamankan. Dua diantaranya adalah pembuat atau produsen sabu tersebut. Mereka membuat sabu secara otodidak.

Andika Budiman (20) dan Haris (22) awalnya bukanlah seorang produsen sabu. Mereka merupakan seorang pengedar. Sabu yang mereka edarkan mereka peroleh dari seseorang bernama Mbah, seorang penghuni Rutan Medaeng.

Mereka mendapat tiga kali pasokan dari Mbah. Sistem yang digunakan adalah ranjau. Mereka diharuskan mengambil sabu sebanyak 50 gram di tempat yang ditentukan dan harus diantarkan ke tempat yang ditentukan juga. Untuk pekerjaan itu, mereka mendapat upah RP 50 ribu.

Namun upah dari mengedarkan sabu itu masih dianggap kurang. Pekerjaan mereka sebagai sopir (Andika) dan serabutan (Haris) pun jauh dari kata cukup. Mereka berdua kemudian mempunyai ide untuk membuat sabu sendiri.

Namun mereka tak punya guru untuk membuat barang haram tersebut. Tak kurang akal, mereka mempelajarinya sendiri. Dan internet adalah jawabannya. Setelah menganggap diri mereka mampu, mereka mulai memroduksi serbuk kristal itu.

"Kedua tersangka ini membeli bahan pembuat sabu dari toko bahan kimia di Surabaya," kata Kasat Narkoba Polrestabes Surabaya AKBP Donny Adityawarman kepada wartawan, Senin (21/11/2016).

Setidaknya ada 10 bahan kimia yang tersangka gunakan untuk membuat sabu. Untuk menghindari kecurigaan, mereka membeli bahan pembuat sabu dalam jumlah sedikit.

Donny mengatakan, dari keterangan kedua tersangka. Mereka terlebih dahulu gagal sebelum akhirnya berhasil membuat sabu. Sudah dua kali mereka 
berproduksi. Produksi pertama dilakukan bulan lalu. Mereka berhasil membuat setidaknya 1 ons sabu. Hasil produksi itu sudah ludes mereka edarkan di Surabaya.

Produksi kedua dilakukan pada bulan ini. Mereka sudah berhasil menghasilkan sabu. Mereka juga sudah mengedarkannya. Namun sebelum semua hasil produksinya terjual habis, pabrik sabu itu keburu digerebek polisi.

"Sabu yang diproduksi tersangka kualitasnya menengah," tandas Donny.

Sebuah pabrik sabu di Simo Gunung digerebek polisi. Dari tempat itu polisi mengamankan kotak pensil berisi 29 paket sabu seberat 94,64 gram, setengah butir pil ekstasi, bahan-bahan kimia pembuat sabu, dan alat pembuatnya.

Dalam kasus ini, empat tersangka diamankan. Mereka adalah Edwin (37) dan Andi (31), keduanya warga Pondok Manggala, Wiyung serta Andika Budiman (20) dan Haris (22), keduanya warga Simo Gunung. Edwin dan Andik adalah pengguna sedangkan Andika dan Haris adalah produsen dan pengedar. 

Sumber: detik.com

Baca Selengkapnya