Akhirnya Pembentukan Kabupaten Kotawaringin Utara Disetujui Gubernur Kalteng

Foto: Borneonews

Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Kotawaringin Utara (Kotara) di Kalimantan Tengah (Kalteng) disetujui Gubernur Kalimantan Tengah, dan pimpinan DPRD Kalteng. Kotara diusulkan mekar dari kabupaten induk Kotawaringin Timur (Kotim). Penandatanganan persetujuan bersama Gubernur Kalteng dan pihak DPRD tersebut, Rabu (28/12/2016), ‘diselipkan’ dalam acara Rapat Paripurna ke-19 masa sidang III.

Sebab sedianya, topik utama Paripurna mengagendakan jawaban Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran atas pemandangan umum tujuh fraksi yang disampaikan pada rapat paripurna ke-18, Selasa (27/12/2016) malam.

Penandatanganan disaksikan Ketua DPRD Kotim, Jhon Krisli dan Wakil Bupati Kotim, Taufiq Mukri, serta Ketua Badan Pekerja Persiapan Pembentukan Kabupaten Kotawaringin Utara (BP3K-Kotara) Ansen Tue, serta peserta rapat paripurna.

Syarat pemekaran wilayah tersebut hanya satu yang belum dipenuhi, yakni persetujuan bersama Gubernur dan DPRD Kalteng dan rekomendasi gubernur. Sementara syarat administratif lainnya sudah lengkap.

“Setelah eksekutif dan legislatif menyetujui, kita tentu akan berkordinasi dengan Kemendagri, kan saat ini masih moratorium daerah otonomi baru (DOB). Kita akan beri penjelasan, bahwa di Kotara ini mampu untuk dilakukan pemekaran. Secara ekonomi-nya semua mampu setelah berpisah nantinya,” kata Gubernur Sugianto setelah paripurna usai.

Sugianto berjanji akan menjelaskan, Pemekaran Kotara dari Kotim bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan. “Terkait moratorium tadi, kita mencoba dobrak itu dengan Komisi II DPR RI dan DPD RI, supaya cepat,” tandasnya.

Jhon Krisli mengatakan, disetujuinya pemekaran Kotara karena telah memenuhi persyaratan, khususnya segi wilayah yakni terdiri dari enam kecamatan yakni Parenggean, Antang Kalang, Telaga Antang, Mentaya Hulu, Tualan Hulu, dan Bukit Santuei. Proses pengusulan ini memerlukan waktu sangat panjang hingga sampai pada persetujuan saat ini.

“Kita sudah mulai dari 2004 lalu, tapi waktu itu tidak memenuhi syarat karena kecamatan kurang. Minimal kan lima kecamatan, tetapi dulu hanya tiga kecamatan; Mentaya Hulu, Parenggean, Antang Kalang. Nah setelah ada pemekaran kecamatan, kita usulkan lagi karena memenuhi syarat. Kami berterimakasih karena sudah ada persetujuan gubernur,” ujarnya.

Krisli juga menegaskan, keputusan berpisah dari Kotim bukan menjadi kepentingan politik semata, tetapi bertujuan mempercepat pembangunan dan mensejahterakan. Kajian akademis dari Universitas Palangka Raya, sambungnya, dari sisi kemampuan keuangan dan perekonomian telah memenuhi, malah bobotnya sama bahkan lebih dari kabupaten induk. 

“Dari sisi jumlah penduduk sudah memenuhi 117 ribu jiwa, kemudian infrastruktur jalan juga tersambung, baik jalan provinsi dan koridor, dari Pelantaran menuju Parenggean, kemudian terus ke Tumbang Sangai menuju Tumbang Kalang. Rencananya nanti ibu kotanya di Parenggean menuju Mentaya Hulu, di tengahnya itu,” tutupnya.

Sumber: Borneonews.com

Baca Selengkapnya

Inilah Solusi Mengatasi Kemacetan di DKI Versi Agus Yudhoyono

Foto: Republika

Jakarta - Calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono mempunyai solusi untuk mengurai kemacetan dan polusi di Ibu Kota. Agus akan melakukan sesuatu yang disebutnya pendekatan komprehensif.

"Tentunya pendekatan saya nantinya akan komprehensif. Kalau dijelaskan secara teknis kita ingin semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas moda-moda transportasi yang sudah ada dan kita terus kembangkan," kata Agus di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (13/12/2016).

Agus mengatakan pemerintah daerah dalam hal ini DKI harus dapat menyediakan moda transportasi secara menyeluruh bagi warga Jakarta. Ini agar masyarakat beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi umum.

"Pemerintah daerah harus bisa memfasilitasi warga Jakarta secara menyeluruh dan harus ada insentif positif bagi warga agar tidak menggunakan kendaraan pribadi dan beralih kepada transportasi umum," beber Agus Yudhoyono.

"Ini diharapkan bisa mengurangi kepadatan lalu lintas, polusi udara dan semakin sehat bagi kita semua," imbuhnya.

Selanjutnya Agus berkata dirinya akan mendiskusikan kepada pihak terkait agar disediakan pula fasilitas yang layak bagi pengguna jalan di Jakarta. Salah satunya adalah dengan menyediakan fasilitas bagi pengguna sepeda.

"Kita diskusikan dan ingin sekali menyediakan fasilitas pengguna jalan termasuk pengguna sepeda untuk mengurangi polusi," tandas Agus. 

Sumber: detik.com

Baca Selengkapnya

Horeee.. Indonesia Menang 2 - 1 Atas Thailand

Foto-foto kemenangan Timnas Indonesia

Add caption

Baca Selengkapnya

Pegawai MA yang Cakar Polantas, Harus Diproses Hukum

Foto: Dokumen Korlantas Polri

Jakarta - Dora Natalia telah dilaporkan karena mengamuk dan mencakar polisi ketika akan ditilang. Proses hukum terhadap pegawai Mahkamah Agung (MA) itu harus berjalan.

"Pada prinsipnya pelaku ini kan bertugas di lembaga yudikatif, artinya sangat paham soal hukum. Sebenarnya dia bisa menjadi pelopor dan contoh bagi masyarakat lainnya. Tapi atas kejadian ini, proses hukum harus dilanjutkan. Harapannya dapat menimbulkan efek jera," kata pengamat transportasi dari Indonesia Traffic Watch, Edison Siahaan, ketika dihubungi, Selasa (13/12/2016) malam.

Edison menambahkan, hukuman perlu dijatuhkan kepada Dora meskipun menjabat sebagai petugas eselon IV di MA. Menurutnya, tidak boleh ada orang yang kebal hukum karena dapat menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum.

"Tidak ada cerita kebal hukum. Saya sudah bilang Kapolda untuk diproses hukum. Beliau nyatakan sudah siap. Sebab jika tidak diproses, ini dapat menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum. Imbasnya terhadap petugas yang ada di lapangan, karena tindakan melawan petugas ini bisa ditiru oleh masyarakat lainnya," tutur Edison.

Menurut Edison, tindakan yang dilakukan oleh Dora adalah puncak kejenuhan dari masyarakat atas kondisi kemacetan di Jakarta. Kemacetan yang selalu ditemui setiap hari mencapai titik jenuh hingga akhirnya meledak dengan tindakan menyerang petugas.

"Hati-hati, persoalan lalu lintas ini dapat menjadi pemicu konflik. Karena kecemasan yang secara terus menerus dapat meledak. Untung polisinya tidak terpancing. Itu sudah satu contoh bahwa kekerasan tak harus dijawab dengan kekerasan. Sudah betul dia melaporkan," ujar Edison.

Ia berpendapat kemacetan yang terjadi harus secepatnya diselesaikan oleh pemerintah. Penyelesaian ini dapat dilakukan dengan membenahi sistem sekaligus membangun kesadaran dari para pengguna jalan. Sehingga tujuan menciptakan kondisi jalan yang mengutamakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (kamseltibcar) dapat diwujudkan.

"Peristiwa ini menjadi catatan bagi pemerintah untuk menekan kemacetan. Tujuan pemda menciptakan kondisi lalu lintas dengan prinsip kamseltibcar jangan sepotong-sepotong. Kalau bicara soal lalu lintas harus dari hulu sampai hilir. Hulu itu program dan sistem lalu lintas. Tapi juga harus ada peran serta masyarakat dan penyedia lalu lintas," ujar Edison.

"Seperti misalnya kita berada di Singapura, di sana masyarakatnya tertib. Dan ketika kita di sana, kita akan mengikuti ketertiban itu. Ketertiban lalu lintas dapat dibangun lewat kesadaran masyarakat. Hal ini dapat dimulai ketika pembuatan SIM. Karena SIM adalah legitimasi dari pemerintah kepada pengguna jalan karena dianggap sudah punya kompetensi dan kesadaran untuk tertib lalu lintas," imbuhnya. 

Sumber: detik.com

Baca Selengkapnya